SB, NUNUKAN – Peraturan Bupati (Perbup) Nunukan terkait penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 yang belum rampung, dinilai menjadi biang molornya pelaksanaan sejumlah kegiatan pembangunan di Kabupaten Nunukan. Tentu saja ini menjadi perhatian serius Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan.
Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Dr. Andi Mulyono mengatakan, seharusnya kegiatan pemerintah sudah berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Nunukan. Politisi Partai Gerindra itu pun berharap Perbup Nunukan segera rampung sehingga seluruh rencana pembangunan dapat berjalan dengan baik.
“Harusnya sudah action. Utamanya pekerjaan proyek-proyek. Ini sudah bulan Mei, tapi sampai sekarang belum ada yang jalan. Belum lagi kalau musim hujan. Proyek fisik itu bisa lebih lama lagi. Bisa jadi Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) lagi,” ungkapnya kepada sejumlah media.
Tentunya, lanjut Andi, keterlambatan ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan, utamanya terkait pelayanan publik. Belum lagi soal proses pembayaran intensif. Seperti insentif perangkat desa. Bahkan, insentif jasa pelayanan (jaspel) tenaga kesehatan di sejumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ikut tertunda pembayarannya.
“Seperti yang terjadi dengan kepala desa dan anggota BPD. Mereka diminta untuk menyampaikan LKPj (Laporan kegiatan dan pertanggungjawaban) sementara Perbup yang menjadi acuan belum selesai. Jadi, anggarannya pun belum bisa dicairkan,” ujarya.
Menurutnya, sebagai wakil rakyat dan memiliki fungsi pengawasan, pihaknya dalam waktu dekat bersurat ke Bupati Nunukan mempertanyakan alasan keterlambatan Perbup tersebut. Sebab, keterlambatan ini tidak hanya berdampak terhadap persoalan administrasi. Namun juga memengaruhi perputaran ekonomi masyarakat.
“Masyarakat juga bertanya-tanya. Apa alasannya sehingga tindakan ini belum dilaksanakan sebagaimana yang sudah kita putuskan di Paripurna. Tapi hingga hari ini semua masyarakat di Dapil tidak ada aktivitas. Sampai hari tidak ada kegiatan. Kami juga bertanya-tanya, karena kenapa? Kita melihat waktu berjalan terus, kan tidak mungkin waktu diundur,” ungkapnya.
Padahal, tekan dia, arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Prabowo Subianto sangat jelas. Meskipun ada efesiensi anggaran, namun untuk sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama dan tidak boleh ada pemangkasan anggaran.
“Akibat persoalan ini semua terkena dampaknya. Perekonomian masyarakat jadi stagnan. Coba lihat, banyak pedagang mengeluh jualannya sepi. Transportasi umum sepi dan persoalan lainnya. Ini tidak bisa dipungkiri. Tidak ada perputaran ekonomi,” bebernya. (dln)
Discussion about this post