TARAKAN – Inflasi di Kalimantan Utara (Kaltara) tercatat 2,17 persen secara tahunan. Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen, sekaligus lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 3,15 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara, Agus Taufik, mengatakan kondisi inflasi Kaltara hingga saat ini masih terkendali. Pengendalian inflasi terus dilakukan melalui koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Yang kita jaga adalah inflasi jangan sampai terlalu rendah, tetapi juga jangan sampai melebihi 3,5 persen. Karena itu, koordinasi bersama TPID terus dilakukan untuk menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran,” ujar Agus Taufik, Rabu (2/9/2026).
Ia menjelaskan, perkembangan inflasi di tiga wilayah yang menjadi cakupan Indeks Harga Konsumen (IHK) juga masih menunjukkan kondisi yang terkendali. Tanjung Selor mencatat inflasi tahunan sebesar 1,4 persen, Tarakan 2,1 persen, sedangkan satu wilayah lainnya tercatat 1,8 persen.
Menurut Agus, kondisi inflasi Kaltara saat ini juga jauh membaik dibandingkan 2022. Kala itu, inflasi tahunan sempat mendekati 7 persen.
“Inflasi sudah mereda dibandingkan kondisi pada 2022 yang hampir mencapai 7 persen secara tahunan. Kita berharap kondisi ini terus terjaga sehingga inflasi tetap berada dalam rentang sasaran hingga akhir tahun,” katanya.
Meski demikian, BI tetap mewaspadai sejumlah risiko yang berpotensi mendorong kenaikan inflasi. Salah satunya berasal dari ketidakpastian ekonomi global dan kembali munculnya konflik geopolitik yang dapat memengaruhi harga minyak dunia.
Agus mengatakan harga minyak dunia yang telah berada di atas 80 dolar AS dan mendekati 90 dolar AS per barel perlu menjadi perhatian. Sebab, kenaikan harga minyak berpotensi memberikan dampak berantai terhadap berbagai sektor.
“Kenaikan harga bahan bakar dapat menimbulkan efek pengganda di berbagai sektor, mulai dari transportasi, logistik, makanan, dan sektor lainnya,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah masih mempertahankan harga bahan bakar bersubsidi, khususnya Pertalite dan solar. Menurut Agus, apabila harga bahan bakar tersebut dilepas sepenuhnya mengikuti harga pasar, dampaknya dapat merambat ke berbagai sektor dan berpotensi meningkatkan tekanan inflasi.
Selain energi, persoalan pasokan pangan juga menjadi perhatian. Kaltara masih memiliki ketergantungan terhadap pasokan bahan pangan dari daerah lain, sehingga kelancaran distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga.
“Kita juga menghadapi risiko dari sisi pasokan makanan. Kaltara masih bergantung pada pasokan dari wilayah lain. Karena itu, ketersediaan dan kelancaran distribusi pangan harus terus dijaga, termasuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung kegiatan industri,” ujar Agus.
Untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut, koordinasi antara TPID Provinsi Kaltara dengan TPID kabupaten/kota terus diperkuat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta menjaga harga pangan tetap stabil.
BI berharap berbagai upaya pengendalian tersebut mampu menjaga inflasi Kaltara tetap berada dalam sasaran hingga akhir tahun.(*)
Discussion about this post