Senin, 23 November 2026
suryaborneo.com
  • Home
  • Daerah
    • Kaltara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
  • Nasional
  • Internasional
  • Rubrik
    • Hukum & Kriminal
    • Politik
    • Ekonomi
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Olahraga
  • Video
  • Opini
No Result
View All Result
suryaborneo.com
  • Home
  • Daerah
    • Kaltara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
  • Nasional
  • Internasional
  • Rubrik
    • Hukum & Kriminal
    • Politik
    • Ekonomi
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Olahraga
  • Video
  • Opini
No Result
View All Result
suryaborneo.com
No Result
View All Result
  • Home
  • Daerah
  • Nasional
  • Internasional
  • Rubrik
  • Video
  • Opini
Home Daerah Kaltara Bulungan

KI Kaltara Minta DPRD Bulungan Tak Buru-buru Ambil Sikap Terkait Kenaikan Tarif Air Bersih

by Admin
05/23/2025
in Bulungan, Daerah, Kaltara
A A
KI Kaltara Minta DPRD Bulungan Tak Buru-buru Ambil Sikap Terkait Kenaikan Tarif Air Bersih

AIR BERSIH : Ketua KI Kaltara, Fajar Mentari (tengah) saat memimpin sidang sengketa di kantornya. Dia berharap kenaikan tarif air bersih di Bulungan dikaji lebih dalam.

SB, TANJUNG SELOR – Ketua Komisi Informasi (KI) Kaltara, Fajar Mentari kembali menjawab kabar Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Danum Benuanta akan menaikkan tarif air bersih di Kabupaten Bulungan. Kali ini, Fajar menekankan agar lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan tidak buru-buru menyetujui tarif yang diajukan Perumda Air Minum Danum Benuanta.

Seyogyanya, kata Fajar, data yang diajukan harus kembali dipelajari dan juga harus mempertimbangkan potensi konsekuensi pidananya. “Karena dalam hal ini, juga ada lembaga berwenang lainnya, semisal KI yang juga harus dimintai pandangan apakah itu sudah sesuai syarat standar layanan keterbukaan informasi publik,” imbuhnya.

Baca Juga

Cegah Pungli di Sekolah, Ombudsman Minta Pengelolaan Sumbangan Dievaluasi

Simon Patino Soroti Dilema Komite Sekolah, Kegiatan Siswa Belum Terakomodasi Dana BOS

Gubernur Kaltara Ajak KKSS Perkuat Persatuan dan Berkontribusi dalam Pembangunan Daerah

Selain KI, papar Fajar, ada beberapa komisi atau lembaga yang dikhususkan mengawal dan melakukan pengawasan terhadap semangat keterbukaan informasi publik. Dia menyebut, lembaga itu adalah Ombudsman yang bertugas sebagai pengawas pelayanan publik dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang merupakan yayasan yang fokusnya pada perlindungan konsumen.

“Sebagai lembaga penegak Undang-undang dalam amanat pengawasan bidangnya,” ucapnya.

Khusus KI, katanya, memiliki keharusan untuk mengkaji sejauh mana pertanggungjawaban Badan Publik, melalui kewajiban laporan tahunan, seperti laporan keuangan. Tak hanya itu, mereka juga mengkaji bagaimana operasional dan pendapatan untung-rugi Badan Publik, indikator kinerja, rincian penggunaan bahan kimia, hasil audit, hingga data teknis seperti tingkat kebocoran air dan efektivitas distribusi.

“Ini ‘kan menjadi 1 variabel yg tidak terpisahkan. Itu yang kami ingin tekankan di sini!” tegas Fajar.

Seperti diketahui, di tengah rencana kenaikan tarif air bersih oleh Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Danum Benuanta mulai Juni 2025, beredar informasi perusahaan pelat merah tersebut telah dipanggil oleh Komisi Informasi Kalimantan Utara (KI Kaltara). Saat dikonformasi, Ketua KI Kaltara, Fajar Mentari tak menjawab dengan gamblang. Dia hanya membeberkan padangannya dari sisi lembaga pengawas transparansi publik, terkait kabar tersebut.

Fajar Mentari mengungkapkan, salah hal penting yang sedang ingin mereka bahas adalah rencana kenaikan tarif air bersih oleh Perumda Air Minum Danum Benuanta. Menurutnya, kenaikan tarif ini harus dibarengi dengan keterbukaan informasi yang memadai kepada publik. Namun, yang KI Kaltara temukan belakangan ini adalah kenaikan tarif air bersih tidak didukung secara terukur karena tanpa melibatkan lembaga-lembaga pengawas.

“Sebenarnya bukan masalah kenaikan tarifnya, tetapi kami lebih menitikberatkan tingkat kepatuhan Badan Pubik terhadap kewajiban keterbukaan informasinya secara utuh dan menyeluruh serta terukur, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi kenaikan tarif itu harus diselenggerakan sesuai dengan prinsip administratif dan asas bertanggungjawab. Bukan prinsip semaunya dan asas suka-suka,” ungkap Fajar.

Tak hanya itu, kata Fajar, Perumda Air Minum Danum Benuanta Bulungan merupakan salah satu Badan Publik di Kaltara yang tidak pernah memberikan laporan tahunan ke Komisi Informasi Kaltara yang sifatnya wajib, sebagaimana amanat Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. “PDAM Bulungan sudah merasa pernah membuat Standar Layanan Informasi Publik atau belum? Kalau belum, saran saya, perbaiki dulu, benahi dulu itu, baru bicara naikkan tarif,” tegas Fajar.

Tak hanya itu, Fajar juga menyorot alasan Perumda Air Minum Danum Benuanta menaikkan tarif air bersih, yakni tidak pernah naik selama 10 tahun. Alasan ini dinilai bukan alasan yang prinsip dan fundamental jika tidak disertai transparansi menyeluruh terhadap kondisi internal perusahaan. Dia juga tak ingin Perumda Air Minum Danum Benuanta menganggap kebijakan pusat terkait efisiensi anggaran sebagai alasan, sehingga yang muncul malah terkesan kamuflase atas masalah kesehatan keuangan PDAM yang kemudian akan dibebankan ke masyarakat dengan menaikkan tarif.

“Sehingga, diperlukan transparansi sebagai dasar pendukungnya, agar tidak menimbulkan miskomunikasi, mispersepsi, misinterpretasi, misinformasi dan bahkan disinformasi,” katanya. (red)

Berita Lainnya

Cegah Pungli di Sekolah, Ombudsman Minta Pengelolaan Sumbangan Dievaluasi

Cegah Pungli di Sekolah, Ombudsman Minta Pengelolaan Sumbangan Dievaluasi

by Redaksi
11/22/2026
0

TARAKAN – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menyoroti praktik penggalangan dana dan iuran di lingkungan sekolah yang...

Simon Patino Soroti Dilema Komite Sekolah, Kegiatan Siswa Belum Terakomodasi Dana BOS

Simon Patino Soroti Dilema Komite Sekolah, Kegiatan Siswa Belum Terakomodasi Dana BOS

by Redaksi
11/22/2026
0

TARAKAN – Anggota sekaligus Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino, menyoroti dilema yang dihadapi komite sekolah dalam membantu...

Gubernur Kaltara Ajak KKSS Perkuat Persatuan dan Berkontribusi dalam Pembangunan Daerah

Gubernur Kaltara Ajak KKSS Perkuat Persatuan dan Berkontribusi dalam Pembangunan Daerah

by Redaksi
11/22/2026
0

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mengajak Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) untuk...

Polres Tarakan Laksanakan Pengamanan dan Monitoring Musyawarah Wilayah III KKSS Provinsi Kalimantan Utara

Polres Tarakan Laksanakan Pengamanan dan Monitoring Musyawarah Wilayah III KKSS Provinsi Kalimantan Utara

by Redaksi
11/21/2026
0

TARAKAN – Polres Tarakan melalui personel Polsek Tarakan Barat melaksanakan pengamanan dan monitoring kegiatan Musyawarah Wilayah (Muswil) III Kerukunan Keluarga...

Sekda Tarakan Instruksikan Sekolah Hindari Pungli, Pembelian Seragam dan LKS Tak Boleh Diwajibkan

Sekda Tarakan Instruksikan Sekolah Hindari Pungli, Pembelian Seragam dan LKS Tak Boleh Diwajibkan

by Redaksi
11/21/2026
0

TARAKAN – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tarakan, Abd. Azis Hasan, A.P., M.H., mengingatkan seluruh kepala sekolah agar tidak melakukan praktik...

Disdik Tarakan Minta Orang Tua Pahami Mekanisme Partisipasi Pendidikan, Bantuan Tetap Disiapkan

Disdik Tarakan Minta Orang Tua Pahami Mekanisme Partisipasi Pendidikan, Bantuan Tetap Disiapkan

by Redaksi
11/21/2026
0

TARAKAN – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tarakan mengajak masyarakat memahami mekanisme partisipasi dalam mendukung kebutuhan sekolah, khususnya pada satuan pendidikan...

Next Post
Datangi Stasiun PSDKP Tarakan, Kuasa Hukum Muhammad Sabiri : Ini Penyekapan!

Datangi Stasiun PSDKP Tarakan, Kuasa Hukum Muhammad Sabiri : Ini Penyekapan!

Muddain Reses, Warga Keluhkan Banjir Hingga Kelangkaan Tabung Gas

Muddain Reses, Warga Keluhkan Banjir Hingga Kelangkaan Tabung Gas

Akhirnya! Ratusan Honorer Senyam-senyum Terima SK PPPK dan CPNS

Akhirnya! Ratusan Honorer Senyam-senyum Terima SK PPPK dan CPNS

Discussion about this post

Terlaris

Cegah Pungli di Sekolah, Ombudsman Minta Pengelolaan Sumbangan Dievaluasi

Cegah Pungli di Sekolah, Ombudsman Minta Pengelolaan Sumbangan Dievaluasi

11/22/2026
Simon Patino Soroti Dilema Komite Sekolah, Kegiatan Siswa Belum Terakomodasi Dana BOS

Simon Patino Soroti Dilema Komite Sekolah, Kegiatan Siswa Belum Terakomodasi Dana BOS

11/22/2026
Gubernur Kaltara Ajak KKSS Perkuat Persatuan dan Berkontribusi dalam Pembangunan Daerah

Gubernur Kaltara Ajak KKSS Perkuat Persatuan dan Berkontribusi dalam Pembangunan Daerah

11/22/2026
Polres Tarakan Laksanakan Pengamanan dan Monitoring Musyawarah Wilayah III KKSS Provinsi Kalimantan Utara

Polres Tarakan Laksanakan Pengamanan dan Monitoring Musyawarah Wilayah III KKSS Provinsi Kalimantan Utara

11/21/2026
suryaborneo.com

© 2024 www.suryaborneo.com

Tentang Kami

  • Home
  • Iklan & Advetorial
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan

Ikuti Kami

error: Konten dikunci !!
No Result
View All Result
  • Home
  • Daerah
    • Kaltara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
  • Nasional
  • Internasional
  • Rubrik
    • Hukum & Kriminal
    • Politik
    • Ekonomi
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Olahraga
  • Video
  • Opini

© 2024 www.suryaborneo.com