SB, TARAKAN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat, kebijakan diskon tarif listrik oleh pemerintah mendorong Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan di 3 (tiga) kabupaten atau kota di Kaltara mengalami deflasi pada Januari 2025.
“Kaltara dari inflasi gabungan 3 (tiga) kabupaten-kota pada Januari 2025 mengalami deflasi -1,35 persen month-to-month. Secara Tahuan (yoy) inflasi kita -0,12 persen yang mana target untuk inflasi nasional tahunan 2025 itu adalah 2,5±1%. Data diukur dari Kota Tarakan, Kabupaten Tanjung Selor dan Kabupaten Nunukan,” kata Kepala KPwBI Provinsi Kaltara, Hasiando Ginsar Manik, Jumat (7/2/2025).
Hasiando menjelaskan, beberapa komponen utama penyumbang deflasi itu seperti tarif listrik yang turun -40,37 persen seiring dengan adanya kebijakan diskon tarif listrik.
“50 persen bagi pelanggan PLN sampai dengan 2.200 volt,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut tentunya membatu, sehingga inflasi di Kaltara pada bulan Januari cukup rendah. Hal itu dikarenakan apabila kebijakan tersebut tidak ada, maka inflasi di Kaltara pada bulan Januari sebesar 0,63 persen.
Lebih lanjut, Hasiando mengungkapkan, yang ikut andil mendorong deflasi selain tarif listrik, yakni bawang merah dan tempe. Adapun, kata dia, komoditas yang masih menunjukkan peningkatan harga, yaitu cabe rawit, tomat, daging ayam ras dan lain-lain.
“Kalau kita melihat history di tahun 2022, 2023 khusunya di Kaltara itu biasanya terjadi inflasi. Tapi di tahun 2025 kita mengalami deflasi yang cukup besar yakni -1,35 persen,” ucapnya.
Kendati demikian, Hasiando menegaskan, tidak akan lengah dan tetap waspada terdapat potensi peningkatan inflasi.
“Tapi kita tidak akan lengah, kebijakan diskon listrik itu akan segara berakhir sehingga perlu di waspadai karena nanti bisa berpotensi pada peningkatan inflasi kita,” pungkasnya.
Hasiando juga menerangkan, secara umum diperkirakan inflasi di tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan tahun 2024. Sehingga perlu koordinasi dengan stakeholder terkait baik pemerintah provinsi dan kabupaten-kota, satgas pangan, Bulog dan lainnya, melalui forum TPID.
Adapun beberapa strategi pengendalian TPID Kaltara dalam Time Work 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kembangan Distribusi, dan Komunikasi efektif.
“Jadi keterjangkauan harga kita kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menggelar pasar murah, kemudian ketersediaan pasokan kita memberikan bantuan sarana berupa peralatan pendukung peningkatan produktivitas. Itu kita lakukan kepada beberapa kelompok tani binaan kita, juga kerjasama antar daerah,” terangnya.
“Kita membantu atau memfasilitasi distribusi pangan dari satu lokasi ke lokasi lain agar masyarakat bisa mendapatkan harga yang terjangkau. Dan untuk komunikasi yang efektif kita bersama pimpinan daerah untuk mendiskusikan upaya-upaya pengendalian inflasi kita maupun inovasi atau terobosan apa yang kita buat dihadapkan dengan tantangan yang kita hadapi terkira dengan misalkan ketergantungan kita dengan daerah lain atau posisi kita yang dihubungkan dengan laut,” imbuhnya. (RZ/SB)
Discussion about this post