SB, TARAKAN – Partai politik (Parpol) peraih kursi DPRD Kota Tarakan pada Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) tahun 2024 dikumpulkan di Ruang Serbaguna Pemkot Tarakan pada Senin 30 Juni 2025. Mereka diberikan ruang Bimbingan Teknis (Bimtek) oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terkait penyerahan bantuan keuangan Parpol.
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tarakan, Muhammad Haris mengatakan, ada 10 partai politik pemenang pemilu mengikuti Bimtek dan diberikan bantuan keuangan. Namun, kata Haris, besaran bantuan itu tergantung kemampuan daerah.
“Tidak tahu nanti ke depannya (aturan) seperti apa, apakah setelah keputusan ambang batas sudah dihapus, apakah nanti ke depan (anggaran bertambah atau berkurang). Tapi semua mengarahnya adalah kemampuan keuangan daerah. Tapi saya rasa, untuk saat ini, Tarakan sudah cukup lumayan, sekitar Rp9.158 (per suara), kalau tidak salah itu,” katanya.
Untuk parpol yang mendapatkan bantuan dana terbanyak, kata Haris, sudah dipastikan adalah Partai Gerindra. Tak hanya Gerindra, tampak parpol peraih suara terbanyak di Kota Tarakan, yakni Partai Demokrat juga hadir. Ada juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).
“Dia (Partai Gerindra) peraih kursi terbanyak, suaranya juga terbanyak. Makanya dia jadi pucuk pimpinan sekarang, kan Gerindra,” jelasnya.
Terkait penyerahan bantuan kali ini, lanjut Muhammad Haris, yang lebih diprioritaskan dalam pelaksanaannya adalah pendidikan politik. Kegiatan-kegiatan politik ini perlu dilakukan agar masyarakat dapat memahami cara kerja dan tindakan partai politik yang mewakili suaranya di kursi DPRD.
“Pendidikan politik berkaitan dengan partisipasi pemilih pemula, agar mereka betul-betul memahami bahwa pilihan-pilihan demokrasi itu menjadi pilihan bersama,” ungkapnya.
Belanja untuk program pendidikan politik ini juga, lanjut Haris, lebih besar dibanding belanja parpol itu sendiri. “Dengan persentase sekitar 60 persen untuk pendidikan politik. Prioritasnya pendidikan politik,” imbuhnya.
Haris pun berharap agar seluruh parpol yang sudah mendapatkan bantuan tidak lupa dengan kewajibannya. Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan juga harus dipertanggungjawabkan. Tidak hanya memenuhi laporan pertanggungjawaban, tapi juga harus tempat waktu. “Ya, (penyerahan laporan) akhir tahun,” tutupnya. (sdq)
Discussion about this post